Jakarta – Direktur di Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, APBD tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan. Anggaran daerah harus mampu menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia menekankan pentingnya perencanaan berbasis kinerja. Setiap program yang dibiayai APBD perlu memiliki indikator capaian yang jelas dan terukur.
Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah juga dinilai penting. Dengan perencanaan yang selaras, program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus terus diperkuat. Pengawasan yang baik dinilai dapat mencegah pemborosan serta meningkatkan kepercayaan publik.
Kementerian Keuangan berharap pemerintah daerah mampu memanfaatkan APBD sebagai instrumen pembangunan yang tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
